Sekda Drs. Haili Yoga, M.Si Ikuti Rapat Refocussing TKDD T.A 2021 Bersama Kemendagri Secara Daring

Sekda Drs. Haili Yoga, M.Si Ikuti  Rapat Refocussing TKDD T.A 2021 Bersama  Kemendagri Secara Daring

Redelong (BM News), Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Haili Yoga, M.Si didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Aliyin, Kepala Badab PKPA Marwan, SE, MM bersama Sekretaris M. Junaidi mengikuti rapat dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Refocussing TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka  penanganan Covid-19 tahun 2021 serta dukungan terhadapa dukungan Innstruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2021 mealui Video Confrence (Vidcon) langsung dari  Media Centre Kabupaten Bener Meriah, Selasa, 9/2021.

Rapat tersebut dibuka langsung  oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr. Drs. Hamdani, MM, M.Si, AK, dalam kata sambutannya menyampaikan, menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden RI terkait dengan perpanjangan kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat , pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah pengendalian penyebaran Covid yang tentunya angka pasien positifnya sampai saat ini selalu mengalami peningkatan, katanya.

Lebih lanjut Plh, Sekjen Kemandagri menerangkan, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitlan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 2021 tertanggal 5 Pebruari 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pemngendalian penyebaran Covid-19, terangnya.

Dalam Instruksi No. 3 tahun 2021 ini tentunya kebijakan pemberlakuan kegiatan masyarakat diperpanjang dan berbasis mikro pada tingkat Keluarahan dan Desa. Dengan membentuk Posko Penanganan Covid-19 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, Gubernur dan Bupati/Walikota agar mengatur PPKM yang berbasis Mikro yang dilakukan melalui Koordinasi antar seluruh unsur yang terlibat mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa, Lurah, Satlinmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, TP-PKK, Pos KB, Pos Yandu dan Dasa Wisma serta tokoh masyarakat dan lainnya, papar Plh Sekjen.

Kemudian sambungnya, mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelkasanan ekonomi mikro dilakukan dengan membentuk Posko sampai dengan tingkat desa dan kelurhan. Kebutuhan pembiayaan pelaksanaan posko tingkat desa Covid-19 dibebankan kepada Anggaran masing-masing unsure Pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan APBD.

“Kita sangat berterimakasih dengan telah diterbutkannya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Perimbangan Keuangan ding SE No. 2 PK/2021yang dan berkaitan dengan penggunaan dan  pemanfaatan Dana Desa yang dibutuhkan berkaitan dengan mendukung PPKM tersebut, dan pada tingkat desa  juga telah diterbitkan Instruksi  Menteri Desa PDTT  No.1/2021,” jelasnya.

Sambungnya, untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penanganan Covdi-10 tahun 2021 dukungan pendampingan dari BPKP yang tentunya melakukan supervisi. Monitoring yang diperlukan dalam proses pelaksanaanya, ungkapnya.

Sementara Sekda Drs. Haili Yoga, M.Si seuasai mengikuti rapat tersebut secara singkat mengakatakan, untuk sekedar diketahui dimana  Kementerani Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi Mendagri ini juga memberikan pedoman terkait pembentukan posko di tingkat Desa dan Kelurahan kalau didaerah kita itu ditingkat Kampung, jadi rapat ini sangat penting, ungkap Sekda.

Tampil sebagai Pemateri dalam rapat tersebut sebagai berikut, Dr. M. Ardian Nurvianto, M.Si selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Syafrizal ZA. M.Si selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemdagri, Dr. Yusharto Hantoyuno.M.Pd selaku Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Asraf FrmantoBakti selaku Dirjen Perimbangan Keuangan, Dadang Kurina,AK, M.BA selaku Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah (BPKP), Bayu  Teja Muliawan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan dan pejabat Struktral dan Fungsianal dari Dirjen Bina keuangan daerah Kemendagri.

Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat sebanyal 707 peserta yang terdiri dari K/L. Gubernur, Bupati, Sekda seluruh Indonesia 707 peserta atau yang mewakili, dan rapat tersebut dipandu oleh Etri. (*Ikas).

Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *